Rabu, 09/06/2010 09:07 WIB Pancasila Setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka Efriza S IP - suaraPembaca

Jakarta - Memaknai Pancasila merupakan pekerjaan partai politik dan pemerintah dalam merealisasikannya melalui kebijakan publik. Bagi partai politik seharusnya menyibukkan diri dalam selera publik. Ironis ini merupakan sebuah pekerjaan partai politik tapi gagal melaksanakan perannya.

Partai politik tidak memikirkan azas dari Pancasila. Tapi, hanya memikirkan kekuasaan melalui bentuk keberhasilan memenangkan pemilu. Partai politik tampaknya tidak memiliki ideologi yang bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat melalui kinerja-kinerjanya.

Misal, para anggota Dewan dari Partai Politik tidak memiliki kepekaan terhadap masyarakat. Seperti di saat masyarakat kita sedang merasakan betapa sulitnya untuk membiayai sekolah anak tapi mereka malah sibuk untuk menambah pundi-pundi kantongnya dengan mengatasnamakan rakyat.

Seperti partai politik meminta dana untuk konstituen sebesar 15 miliar per anggota. Tanpa disertai kejelasan program apa yang akan diberikan oleh anggota dewan kepada konstituennya. Setelah misal mereka mendapatkan dana tersebut? Tidak adanya kejelasan program.

Ini artinya tidak adanya pendidikan politik. Dan, tanpa adanya pendidikan politik berarti anggota dewan telah absen sebagai wakil rakyat untuk menjalankan tugas dan wewenang kepada konstituen yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (UU MD3, Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang, Pasal 71 butir (s)).

Posisi masyarakat hanya dianggap sebagai pemilik suara dalam pemilu saja. Dengan demikian pemilu hanya ritualistik berkala saja. Dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Tanpa makna lain yang terkandung di harapan masyarakat memilih itu sendiri yakni "proses mewakili dengan mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan terwakil berdasarkan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil pada saat kampanye".

Di sisi lain sorotan dari sisi pemerintahan. Bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan kebijakan baru kebutuhan masyarakat dan pasar. Pandangan ekonomi baru yang mungkin bisa diimplementasikan dalam Pancasila. Tapi, ekonomi jalan tengah yang ditawarkan oleh SBY perlu mendapatkan jawaban untuk tujuan kesejahteraan rakyat?

Jangan-jangan konsep jalan tengah yang ditawarkannya ditemukan Partai Demokrat hanya karena adanya pandangan dalam melihat kurva yang terbanyak adalah di tengah. Karena, keberhasilannya meraih 20,85% suara pada pemilu 2009.

Belum lagi ditambah hambatan yang terjadi di Pemerintah. Bahwa kondisi partai politik mengarah pada kartelisasi politik pada aspek politik? Sehingga, partai politik menjadi benalu dalam pemerintahan. Misal, munculnya Seketariat Gabungan (Setgab) menjadi dilematis karena dianggap hanya menjadi alat bagi partai politik pendukung pemerintah untuk melakukan transaksional dalam mengawal setiap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Ke depan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menawarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dan, kebijakan ini tidak perlu selalu memerlukan pengawalan oleh partai pendukung pemerintah jika akan dijadikan alat untuk proses transaksional mereka. Sebab, bagaimanapun Presiden harus berani untuk menghadapi serangan-serangan dari partai politik pendukung pemerintahan.

Keberanian presiden ini seharusnya dipahami bahwa ia telah dipilih oleh rakyat, dan secara langsung rakyat mempercayakan kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh presiden terpilih tersebut. Dari perspektif pemikiran di atas Pancasila setelah 65 tahun dimaknai bagaimana partai politik, parlemen, dan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Inilah makna yang terkandung dalam Pancasila.

NB: Tulisan ini merupakan hasil intisari diskusi terbatas yang ditulis oleh penulis dan juga berdasarkan analisa penulis sendiri. Dengan tema: "Pancasila Setelah 65 Tahun Kemerdekaan: Apakah Keadilan dan Kesejahteraan Sudah Tercapai?" pada Sabtu, 5 Juni 2010, di Bakoel Koffie Cikini Jakarta Pusat yang diselenggarakan oleh FD.I (Forum Demokrasi untuk Indonesia) yang dihadiri oleh 12 orang yakni: Panangian Simanungkalit (Wakil Dewan Pakar Partai Demokrat), Direktur Eksekutif FD.I, hingga anggota-anggota. Aktivis NU Halim Pohan, Aktivis Prodem, Anggota-anggota Partai Demokrat Miftah Pohan, dan Media yakni Arjuna, Jurnas, Agus Koran Jakarta.

Efriza S IP
Jl Musi I No 28 RT 006/013 Depok II Timur
efriza_riza@yahoo.com
08561378307

Direktur Program dan Riset FD.I

PKS Bekerjasama Dengan Amerika Serikat: Politik Blunder atau Politik Cerdas

Oleh: Efriza, Penulis buku “Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan”
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menyelenggarakan Munas ke II pada 16-20 Juni 2010, menjelang Munas PKS ini ada hal yang menarik, yaitu PKS akan menjalin hubungan dengan Amerika Serikat.
Langkah ini ditunjukkan dengan penyelenggaraan Munas diselenggarakan di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. Ritz-Carlton selama ini dianggap simbol Amerika dan berkali-kali menjadi target teroris anti-Amerika. Bukan hanya itu saja, juga diundangnya Duta Besar Amerika Cameron R. Hume untuk menjadi salah satu pembicara, mengenai Sikap Politik Presiden Barack Obama terhadap dunia Islam. Selain itu, Panitia Munas juga akan menyelenggarakan lomba menulis surat untuk Obama.
Undangan juga bukan hanya ditujukan untuk kedutaan Amerika Serikat, tapi juga undangan serupa dikirim kepada Duta Besar Cina, Australia, dan Jerman atau sekitar 40 perwakilan negara Asing yang diharapkan hadir.
Dari strategi ini menampakkan makna bahwa PKS ingin konsisten menjadi Partai Terbuka, sebab pada pemilu 2009 PKS telah menyatakan terbuka. Terbuka di sini bukan hanya dilihat massa PKS tidak lagi menjadi full konstituen dari kategori Islam saja. Namun maksud dari terbuka di sini adalah, PKS bukan garis Islam tertutup atau radikal, maupun garis Islam yang dipegang teguh oleh keyakinan para teroris yang sangat memusuhi Amerika Serikat.
Langkah strategis bekerjasama dengan Amerika Serikat atau negara-negara lainnya, bukan hanya dilihat dari skup itu saja, melainkan PKS ingin mengambil kesempatan momentum Pemilu 2014, dengan memperluas konsentrasi perolehan suara dengan demikian langkah PKS menjadi pemenang ketiga dapat terwujud.
Strategi ini juga diharapkan nantinya pada Pemilu 2014 yang merupakan sebuah Pasar Bebas dalam penentuan calon presiden. PKS dapat mencalonkan kadernya sebagai calon presiden. Sebab jika PKS sebagai partai berbasis Islam masih identik dengan ketertutupan, maka negara-negara lain tidak akan memberikan sinyal mendukung calon presiden yang diusung dari kader PKS. Dengan tidak adanya sinyal dukungan dari negara-negara lain, maka masyarakat pun akan bersikap antipati terhadap calon tersebut.
Namun strategi ini memerlukan pembuktian, karena pengalaman Pemilu 2009 kenaikan perolehan PKS tidak begitu besar sebab tidak sampai 5%. Misalnya, Pemilu 2004 perolehan suara PKS 7,34% sementara Pemilu 2009 menjadi 10,18%. Dari sini terlihat, Masyarakat kurang mengapresiasi keputusan PKS menjadi Partai Terbuka.
Sehingga demikian, jangan-jangan keputusan PKS menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat secara terang-benderang malah menurunkan perolehan suara di Pemilu 2014, karena masyarakat Islam merasa resah atas ulah Amerika Serikat yang semena-mena terhadap negara-negara lain khususnya yang berbasis masyarakat Islam.●

Partai Golkar (Tidak) Keluar Dari Koalisi Pendukung Pemerintah

Oleh: Efriza, Penulis buku Politik “Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan”
Setelah gagal dalam merealisasikan keinginan memasukkan anggaran Dana Aspirasi 15 miliar per-anggota atau 8,4 Triliun dalam APBN 2011. Partai Golkar menebar ancaman akan angkat kaki dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi. Namun, bukan hanya ancaman saja, tapi Partai Golkar sepertinya tak kehabisan akal untuk mengerogoti APBN, misalnya, Paartai Golkar menawarkan penggelontoran dana Rp. 1 miliar per desa/kelurahan.
Penggelontoran ini memang sangat membenani APBN, jumlah desa di Indonesia lebih dari 70 ribu sehingga anggaran yang digelontorkan bisa mencapai Rp. 70 Triliun lebih. Penggelontoran tersebut juga bukan hanya membebani APBN saja, tapi pengelontoran ini pada intinya memperlihatkan partai pendukung pemerintah seperti Partai Golkar, secara tersurat ingin menyatakan bahwa Pemerintah telah gagal dalam melakukan pembangunan di daerah-daerah. Dari makna tersebut, menunjukkan Partai Golkar, ingin memperlihatkan kembali aksinya sebagai partai tengah, yang mana memainkan peran sebagai oposisi tapi juga sebagai pendukung koalisi pemerintah.
Partai Golkar memang sejak 2004, meski berada di pemerintahan dan mendapatkan kekuasaan sebagai wakil presiden melalui Ketua Umum sekaligus Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, partai ini tetap memainkan sebagai partai tengah, perlu ditegaskan kembali, bahwa Partai Golkar tidak tegas mengatakan sebagai oposisi pemerintah seperti PDIP tapi selalu mengkritisi pemerintah bahkan bukannya mengawal kebijakan pemerintah. Misalnya, dari 13 kasus Usul Penggunaan Hak Angket DPR, sekitar 7 jenis (53,8%) usulan, yang mana Partai Golkar selalu sebagai inisiasi usulan seperti Hak Angket terhadap Kebijakan Pemerintah Menaikan Harga BBM tanggal 23 Mei 2008.
Menariknya lagi, Partai Golkar sepanjang periode 2004-2009 lebih dari 10 kali, selalu menebarkan ancaman dengan menyatakan ingin keluar dari Koalisi Pemerintah. Begitu pula, yang terjadi sekarang telah dua kali partai Golkar menebarkan ancaman tersebut, misal pada saat bergulirnya kasus century dan setelah gagalnya usulan tentang dana aspirasi.
Namun, lagi-lagi ini hanya taktik lama Partai Golkar untuk meminta perhatian pemerintah bahwa Partai Golkar akan selalu menjadi partai tengah, yakni berada di pemerintahan dan juga menjadi krikil dari pemerintah, sehingga demikian ancaman Partai Golkar untuk keluar dari Koalisi Pemerintah hanya bualan semata. Tapi sangat disayangkan, bualan ini direspon serius, sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Setgab harus berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang juga menjabat Ketua Harian Setgab, untuk membahas masalah tersebut.
Padahal jika memang benar Partai Golkar akan keluar dari Koalisi, maka Partai Golkar tidak akan memilih bergabung dengan pemerintah setelah pasangan yang diusungnya sebagai calon presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto kalah, mereka pasti akan memilih bersama PDIP berkoalisi menjadi oposisi, kondisi ini juga persis sama ketika akhirnya kader-kader Partai Golkar melalui Kongres memilih Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum dan “mengesampingkan” kandidat lainnya seperti Akbar Tandjung atau Surya Paloh yang akan memilih menjadi oposisi.
Kondisi ini bisa dipahami bahwa Partai Golkar memang tidak pernah bisa di luar pemerintahan karena strategi yang dimilikinya hanya menjadi partai tengah.●

Detikcom/jakartapress.com-Kamis, 24/06/2010 18:55 WIB Mencermati Parliamentary Threshold Efriza - suaraPembaca

Jakarta - Usulan Parliamentary Threshold (PT) dari 2,5 persen menjadi 5 persen pada Pemilihan Umum 2014 perlu diperhatikan dengan cermat. Bukan hanya untuk logika pembenaran argumentasi bahwa multipartai menyebabkan pemerintahan tidak efektif. Sebab, kualitas dari pemilu terkait partisipasi di pemilu sangat dipertanyakan.

Misalnya berdasarkan hasil simulasi Cetro dengan memakai hasil pemilu 2009 mengakibatkan anjloknya jumlah suara pemilih yang terwakili di parlemen. Dari total suara sah yang diraih 38 partai politik nasional pada pemilu 2009 sekitar 104.099.785 suara, yang terwakili dalam ambang batas 2,5% adalah 81,67%. Sedangkan pada ambang batas 5%, suara yang terwakili hanya 68,48% sekitar 71.286,610 suara. Jika kualitas pemilu semakin dipertanyakan berarti legitimasi dari setiap anggota dewan terpilih juga dipertanyakan.

Jangan sampai usulan PT ini juga hanya untuk menyingkirkan tiga partai yang saat ini berada di urutan bawah. Seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 4,95 persen, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 4,48%, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 3,77 persen. Sehingga, dengan menaikkan ambang batas perolehan suara menjadi 5 persen hanya enam partai besar yang akan bertahan di DPR.

Urutannya dan prediksi dari simulasi itu adalah Partai Demokrat dengan asumsi dari 148 kursi (26,4%) menjadi 173 kursi (30,9%), Partai Golkar 106 kursi (18,9%) menjadi 123 kursi (21,9%), PDIP 94 kursi (16,6%) menjadi 110 kursi (19,6%), PKS 57 kursi (10,18%) menjadi 65 kursi (11,6%), PAN 46 kursi (8,2%) menjadi 48 kursi (8,6%), dan PPP 38 kursi (6,8%) menjadi 41 kursi (7,3%).

Semestinya PT tetap 2,5 persen tapi di legislatif daerah PT perlu diterapkan. Misalnya 2,5% meski akan terjadi anjloknya suara di daerah-daerah. Kondisi ini tidak bisa dihindari karena memang itu yang telah kita pilih dan disepakati sejak pemilu 2009. Tapi, kualitas partisipasi masih besar, dan legitimasi dari setiap anggota dewan terpilih juga masih cukup besar.

Namun, yang pasti adalah penerapan ini memberikan dua efek positif sekaligus. untuk menyederhanakan partai dan mempererat hubungan pusat-daerah. Sebab, jika Partai Gurem masih diberikan kesempatan mendapatkan kursi legislatif di daerah-daerah proses penyederhanaan partai tidak mungkin tercapai. Karena, partai-partai itu akan cenderung berpikir tetap eksis meski hanya di daerah.

Lagi-lagi efektivitas kinerja pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakannya untuk diimplementasikan di daerah-daerah akan terbentur oleh berbedanya struktur partai koalisi di legislatif tingkat nasional dan legislatif di tingkat daerah. Ini artinya lagi-lagi penyederhanaan partai tetap gagal.

Efek lainnya adalah di pemilukada Partai Gurem tidak lagi diperhitungkan oleh para calon kepala daerah. Tidak seperti sekarang yang memberikan dampak ketidakjelasan antara elite partai pemegang kekuasaan di tingkat pusat dengan di tingkat daerah-daerah. Kondisi ini, menyebabkan pemerintah akan carut-marut mengelola hubungan pusat-daerah.

Efriza
Jl Musi I No 28 RT 006 RW 013 Depok
efriza_riza@yahoo.com
08561378307

Penulis buku politik "Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan".



(msh/msh)

Detik News Selasa, 06/04/2010 17:51 WIB PDIP: Dilema dan Keinginan Perubahan Efriza - suaraPembaca

Jakarta - Kongres III PDIP dengan agenda utama memilih ketua umum akan diselenggarakan di Bali pada 6-9 April 2010. Tensi politik di internal PDIP mulai memanas bukan dalam memilih ketua umum tetapi wacana pembentukan Wakil Ketua Umum.

Posisi Ketua Umum dipastikan dipegang kembali Megawati Soekarnoputri. Sebab, dalam Kongres III ini, tidak mungkin terjadi perpecahan di PDIP seperti tempo lalu yang memunculkan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP). Wacana Wakil Ketua Umum meski kemungkinan tidak akan gol di kongres karena di steering committee tidak disepakati. Namun, tetap menarik karena adanya "tawaran" dari Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Sejak PKS, PPP, dan Partai Golkar sebagai Koalisi Pemerintahan memilih opsi C dalam keputusan Hak Angket Century menimbulkan wacana akan adanya perombakan koalisi. Dari ketiga Partai tersebut sasaran yang dianggap sudah tidak sejalan adalah PKS dan PPP. Kedua partai tersebut sedari awal melakukan kontrak politik dengan Partai Demokrat maupun Presiden SBY juga selaku Dewan Pembina Partai Demokrat.

Sementara Partai Golkar adalah penumpang terakhir yang memang dipastikan akan sulit untuk dipercaya. Oleh karena itu Partai Golkar sejak awal dianggap "tidak begitu penting". Kecuali hanya membesarkan prosentase suara pendukung pemerintah.

Lagi pula, Partai Golkar bukan ancaman. Meski sering bermanuver selama di pemerintahan. Tapi, jika kita flash back Partai Golkar yang telah memainkan politik dua kaki semasa Jusuf Kalla menjabat Wakil Presiden juga gagal menaikkan prosentase suara malah menurun.

Sebaliknya, bila PKS dan PPP tetap di pemerintah seperti "duri dalam daging" di pemerintahan. Kedua partai ini berbahaya jika dibiarkan memainkan politik dua kaki. PKS dan PPP temperamen pimpinan dan anggotanya tidak meledak-ledak bila disulut. Bahkan, soliditas kuat yang mana faksi-faksi partai tidak banyak.

Inilah kenyataan berbeda dengan Partai Golkar yang cepat tersulut oleh Ahmad Mubarak pada tempo lalu, dan pertarungan faksi-faksi yang menginginkan Partai Golkar sebagai partai tengah atau yang ingin solid di pemerintahan. Dari hitungan inilah pemerintah memerlukan tambahan pendukung.

Karena, kekuatan akan berimbang jika dibiarkan ketiga partai seperti Hanura, Gerindra, PDIP yang memilih berada di luar pemerintahan mendapatkan tambahan dari "disingkirkannya" PKS dan PPP yakni menjadi 35.46%. Sementara pendukung pemerintah menurun menjadi 46.25% (atau sebesar 13.20%).

Dari sinilah Partai Demokrat mencoba melirik PDIP. Agar meski "dibuangnya" PKS dan PPP malah prosentase suara koalisi bertambah dari 59.45% menjadi 60.28% (atau 10.83%). Tapi, kita telah memahami. Perseteruan SBY-Megawati dalam dua kali pilpres telah menimbulkan "bekas" mendalam di hati Megawati. Karena itu, Megawati selaku Ketua Umum PDIP telah menyatakan tegas menolak untuk berkoalisi.

Namun, cerita ini menjadi berbeda ketika Taufik Kiemas yang merasakan adanya pamrih dengan mana tanpa adanya dukungan Partai Demokrat "sulit" ia menjabat Ketua MPR. Maka dari itu ia getol mendorong PDIP mendukung pemerintah. Karena menguntungkan PDIP untuk mengisi pundi kasnya dalam melanjutkan sistem kepartaian.

Apalagi, isu korupsi yang membawa beberapa nama petinggi PDIP, membuat PDIP panas-dingin, dengan mana ada di balik "punggung" pemerintahan setidaknya ada harapan untuk tidak melorotkan suara PDIP di Pemilu 2014. Karena, beroposisi tetapi juga banyak yang kena korupsi lebih buruk dibandingkan menyukseskan program pemerintah tetapi juga kena korupsi, karena memang sudah korupsi.

Pilihan terakhir ini diharapkan bisa membuat suara PDIP setidaknya tetap, daripada tidak menghasilkan karya, tetapi ketika beroposisi yang sudah punya stigma negatif di mata masyarakat sebagai "haus panggung". Ditambah dengan korupsi maka akan menambah citra buruk partai dan penurunan suara pula di pemilu 2014.

Lamban laun, keinginan ini mendapatkan dukungan dari Puan Maharani anak kandung dari Taufik Kiemas-Megawati. Pertarungan ini, membuat Megawati merasa "sakit hati". Apalagi bersama isu tersebut juga muncul wacana adanya posisi baru yakni wakil ketua umum dalam kepengurusan PDIP.

Posisi ini, dapat diasumsikan untuk sedikit "nakal" dalam memperlihatkan adanya jurang pemisah antara pro-pemerintah dan oposisi. Melalui posisi ini dapat memperlihatkan adanya dua nakhoda dalam satu kapal.

Untuk membendung dua perseteruan tersebut dihadirkannya Prananda Prabowo (putra kedua Megawati dari suami pertamanya, Lettu Surindo Supriarso) untuk menduduki posisi Wakil Ketua Umum.

Supaya tidak terjadi dua nakhoda dalam satu kapal. Apalagi menjadi PDIP sebagai pendukung pemerintah. Inilah di balik wacana Wakil Ketua Umum.

Efriza
Jl Musi I No 28 RT 006 RW 013 Depok
efriza_riza@yahoo.com
08561378307

Penulis buku "Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan"



(msh/msh)

Mengukur Kandidat Ketua Umum Partai Demokrat

Oleh: Efriza, Penulis buku “Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan”
Kongres Partai Demokrat yang baru akan digelar pada 21-23 Mei 2010 di Bandung sudah mulai dipanaskan dengan deklarasi calon ketua umum. Andi Mallaranggeng yang kini menjabat Menpora meresmikan pencalonannya melalui sebuah acara deklarasi megah di Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta pusat.
Deklarasi Andi tampak meriah, dihadiri oleh 4 menteri dari Partai Demokrat dan wakil ketua MPR. Tidak hanya itu saja, 26 Anggota DPR dari F-PD juga memberikan dukungan termasuk Edi Baskoro putra Presiden SBY. Juga dihadiri 20 DPD namun tanpa dihadiri pengurus-pengurus DPC.
Sementara itu, malamnya, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di Hotel Sultan, Jakarta, mengumpulkan 380 orang pengurus Demokrat seluruh Indonesia yang mewakili 331 DPC serta 13 DPD. Tokoh partai yang hadir pro ke Anas adalah mantan ketua umum pertama Demokrat, Budhi Santoso; Wakil Ketua Umum Demokrat. Ahmad Mubarok; Sekjen Demokrat, Amir Syamsuddin.
Hari berikutnya, giliran Marzuki Alie, Ketua DPR dan Mantan Sekjen Demokrat yang memetakan dukungan terakhir baginya, kubu Marzuki menggelar diskusi di Hotel Mercure, Ancol. Namun, Marzukie tidak mengklaim data tentang siapa-siapa saja yang hadir.
Dari kehadiran ini, semestinya kita bisa analisis awal bahwa Andi memiliki kekuatan di level pejabat pembangku presiden di tingkat menteri karena hanya 1 menteri yaitu Darwin Z. Saleh yang tidak hadir, juga memiliki jumlah terbesar 60% di level DPD dibandingkan Anas maupun Marzuki. Namun, Anas memiliki jumlah terbesar dari total DPC yang hadir sebesar 73.23% dibandingkan Andi dan Marzuki.
Sementara untuk pejabat teras partai di level DPP, maupun Anggota DPR masih terjadi perebutan kepentingan yang mana akan dipilih oleh mereka dari ketiga kandidat tersebut. Namun, semestinya perebutan terbesar adalah di level DPC sebanyak 456. Karena di DPC inilah kekuatan aspirasi masyarakat bawah, bisa diketahui lebih memilih kandidat mana, misalnya, dari berbagai pandangan pendapat tentang ketiga tokoh tersebut oleh para lembaga suvei maupun pengamat politik, tak dapat dipungkiri Anas lebih menonjol dibandingkan kedua kandidat lainnya, karena ia merupakan mesin politik partai. Sementara Andi dapat diasumsikan lebih sebagai “pembantu presiden” yang sangat loyal, dan orang baru dari kader Demokrat.
Di sisi lain Marzuki sebenarnya juga punya prestasi dan kekuatan, bagaimanapun juga ia mesin dari Partai Demokrat, jabatannya sebagai Mantan Sekjen telah membuat jaringan struktur partai berkembang pesat, dan ini mengasumsikan kedekatan personal dengan DPC lebih mengakar pada diri Marzuki.
Tapi kembali lagi, pertarungan yang sebenarnya akan terjadi setelah semua kandidat menyatakan kesiapannya untuk bertarung melalui deklarasi karena baru Andi yang sudah terang-benderang mendeklarasikan diri. Sebab, ketika itulah kekuatan dan kecenderungan pilihan dari peserta kongres yang meliputi 33 DPD, 456 DPC, Pengurus DPP, dan 5 onderbouw partai akan mengerucut dan memilih pada satu calon terlihat.®

MENYOAL KETIGA NAMA DALAM BURSA KETUA UMUM PARTAI DEMOKRAT

Oleh: Efriza, Penulis buku “Ilmu Politik; Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan”
Menjelang Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat telah menimbulkan suasana panas klaim dukung-mendukung makin terasa. Sudah tiga nama yang terang-benderang menyatakan keinginannya untuk maju sebagai Ketua Umum yakni, Andi Alifian Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Marzukie Ali.
Dari analis ketiga nama tersebut, menimbulkan pertanyaan sudah layakkah mereka membesarkan Partai Demokrat untuk menjadi tetap terdepan pada Pemilu 2014? Tulisan ini ingin mencoba menguraikan analisis awal terhadap nama-nama tersebut dalam kancah Pemilihan Kongres.
Apakah Tiga Nama Ini Sudah Layak?
Ketiga nama tersebut memang sangat loyal dengan SBY sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat dan sekaligus Presiden dari negara kita Indonesia. Misalnya, Andi Alifian Mallarangeng sangat terkenal loyalitasnya semenjak menjabat Juru Bicara Kepresidenan, bahkan loyalitasnya ditunjukkan melalui bergabungnya ke Partai Demokrat.
Andi memang sebelumnya berjuang di Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) bersama dengan Ryass Rasyid, namun setelah menjadi Juru Bicara Kepresidenan ia memilih bergabung dengan Partai Demokrat. Memang tidak salah jika loyalitasnya kepada Partai Demokrat dan SBY ingin ditunjukannya sekali lagi melalui jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Tampaknya dari sisi kewajaran, Andi Mallarangeng belum layak menjadi Ketua Umum. Mengapa? Karena ia bukan sebagai orang yang sedari awal membesarkan Partai Demokrat, karena Andi Mallarangeng seperti telah dijelaskan di atas juga sering disebut “politisi kutu loncat.” Ia memang telah banyak memberikan sumbangsih pemikirannya bersama dengan Trio Mallarangeng-nya, dan dibuktikan pula dengan keberhasilan Partai Demokrat menempati suara terbanyak di Pemilu 2009.
Tapi, kiprah “kutu loncat” tidak bagus untuk kader-kader partai yang sudah dari awal berpeluh keringat memperjuangkan strategi pembesaran partai. Jika Andi sebagai “kutu loncat” terpilih sebagai Ketua Umum, kemungkinan besar akan terbangun persepsi bahwa untuk apa kita menjadi kader ikut pelatihan segala macamnya jika ke depannya ada orang baru yang langsung tiba-tiba memegang posisi puncak.
Andi pun memiliki catatan yang kurang baik pada Pilpres 2009, bagi masyarakat Makassar, Andi telah mencoreng kemampuan Putra Makassar dengan menyindir Jusuf Kalla sebagai Presiden yang diusung Partai Golkar belum layak sebagai Presiden. Apalagi, Andi juga bukan keturunan Jawa, yang kemungkinan besar jika kepemimpinan dipegang Andi maka dukungan terhadap Partai Demokrat di daerah Jawa akan menyusut meski ia didukung oleh Putra SBY Edi Baskoro yang terpilih sebagai Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa. Pendek kata, suara Partai Demokrat di Daerah Jawa dan Luar Pulau Jawa, akan mengalami penyusutan.
Lagi pula, kiprah Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, juga patut dipertanyakan, dalam solusinya untuk kasus Sepak Bola Indonesia, Bagaimana membenahi struktur organisasi persepakbolaan kita, mengenalkan sepak bola kita di kancah dunia, dsb.
Lalu, pertanyaan berikutnya bagaimana dengan Marzukie Ali? Sosok yang satu ini kurang pandai untuk menyenangkan hati masyarakat Indonesia, jika ini terjadi bagaimana membesarkan Partai Demokrat untuk tetap terdepan pada Pemilu 2014. Marzukie sebagai Pimpinan DPR telah memiliki beban sedari awal. Sebelum terpilih sebagai Pimpinan DPR yang mewakili Partai Demokrat, Marzukie telah dipertanyakan terhadap kasus korupsinya Semasa Menjabat Direktur Komersial PT Semen Baturaja, yang memang telah dihentikan melalui SP3.
Namun, masalah yang sangat krusial adalah Marzukie diadukan ke BK DPR oleh beberapa LSM yakni Lima Indonsia, FORMAPPI, ICW, Tepi Indonesia, KRHN, Pukat UGM, KIPP, SSS; dan SPD pada beberapa Minggu yang lalu (yakni11 Maret 2010), atas Kepemimpinannya sebagai Ketua DPR yang dianggap malah merusak citra DPR di mata masyarakat. Ada 8 Dosa yang diadukan ke BK terhadap Marzukie Ali, seperti Pertama, secara sepihak Ketua DPR membuat pernyataan publik, DPR menyetujui rencana kenaikan gaji para menteri padahal belum pernah dibahas di internal DPR. Kedua, secara sepihak membatalkan Raker Komisi IX dengan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih. Ketiga, secara sepihak membatalkan Raker dengan Menteri Agama. Keempat, mengikuti pertemuan dengan sejumlah petinggi negara di Istana Bogor dengan Presiden SBY tanpa koordinasi apalagi persetujuan dari unsur pimpinan DPR dan atau angota DPR. Kelima, surat himbauan penonaktifan Boediono dan Sri Mulyani dari pansus century tidak dibahas dalam rapat pimpinan dengan alasan surat tersebut tidak diterimanya. Keenam, menutup sidang paripurna DPR tentang penetapan rekomendasi pansus Century DPR secara sepihak tanpa terlebih dahulu menghimpun kesepakatan apakah sidang dapat ditutup atau dilanjutkan. Akibatnya rapat paripurna berakhir ricuh. Ketujuh, Dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan rekomendasi Pansus, pak Marzuki Alie terlihat tidak bertindak netral. Berkali-kali melalui mikrofon memuji soliditas demokrat dalam mendukung rekomendasi poin A. Padahal pimpinan sidang seharusnya memperlihatkan sikap adil dan independen dalam persidangan; dan Kedelapan, mengeluarkan pernyataan, hasil paripurna tentang penetapan rekomendasi poin C hasil pansus Century tidak mengikat. Dengan begitu pemerintah tidak perlu menerima rekomendasi yang dimaksud.
Dari kasus ini, sangat riskan bagi Partai Demokrat untuk dipimpin oleh Marzukie. Karena? Proses pengaduan ini semestinya harus terus didorong, bahkan dorongan terbesar seharusnya dari Marzukie Ali sebagai Ketua DPR, untuk membersihkan namanya dan membuat persepsi masyarakat bahwa tindakan Marzukie telah sesuai prosedur. Singkatnya, sebelum kasus ini selesai nama Marzukie telah memiliki cacat bawaan.
Bahkan, tanpa kasus ini pun semestinya Ketua DPR bukan Ketua Umum Partai, karena ke depannya andai Marzukie terpilih pertarungan bukan diranah eksekutif-legislatif, tapi antar Ketua DPR dan Anggotanya ini membahayakan citra DPR di mata publik, selain itu dampaknya dapat meluas menurunkan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2014 karena masyarakat merasa bahwa Presiden SBY telah otoriter untuk menjadikan DPR hanya stampel pemerintah.
Mungkin pilihan, yang cukup ringan adalah Anas Urbaningrum. Meski Anas juga secara tidak langsung telah mengecewakan Dewan Pembina yang tidak lain adalah Presiden SBY dalam tugasnya mengawal Hak Angket sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat. Di sini memang Anas Urbaningrum, tidak piawai dalam melobi Fraksi-fraksi dari koalisi yaitui Partai Golkar, PKS, dan PPP dalam mendukung hak angket untuk memilih Opsi A.
Memang ketiga nama tersebut memiliki peluang dan juga cacat bawaan untuk membesarkan Partai Demokrat atau malah mengempiskan Partai Demokrat seperti balon kehilangan udara, namun ini semua sangat tergantung dari pilihan peserta Kongres Partai Demokrat dan Pilihan Hati Dewan Pembina Partai Demokrat. Meskipun semestinya Dewan Pembina bersikap netral untuk tidak mendukung salah satu calon agar tidak antiklimaks pemilihan tersebut, dan jangan sampai akhirnya Dewan Pembina akan mengusulkan untuk keterpilihan secara Aklamasi seperti Pemilihan PAN.®