SERPONG, TAPOS. Bakal calon walikota Tangerang Selatan dari kalangan pengussaha diprediksi ikut Pilkada Tangerang Selatan. Namun sejumlah kalangan menilai, sebagai kota baru, Tangsel lebih membutuhkan figur yang memiliki pemahaman yang sistemik untuk membangun kota ini.
Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menang, termasuk pengusaha maupun akademisi.
“Kalangan pengusaha juga layak dalam kategori memimpin suatu daerah. Dengan jiwa wirausaha, pembangunan juga bisa dilaksanakan,” ungkap Raya menjelaskan kepada Tangsel Pos, Kamis (24/6).
Akan tetapi, lanjut Ray, Tangsel merupakan kota baru setelah dimekarkan dari Kabupaten Tangerang. Menurutnya, suatu masalah jika walikota dan wakil walikota berasal dari kalangan pengusaha.
“Pembangunan bukan berdasarkan fisik saja. Sistem yang ada di pemerintahan nantinya juga harus dibangun. Dengan begitu, roda pemerintahan bisa berjalan. Paling tidak, biokrat berpasangan dengan pengusaha. Dari kalangan internal juga bisa,” paparnya.
Senada itu, pengamat politik Universitas Pamulang Amarno Y Wiyono mengatakan, pasangan ideal untuk Tangsel yakni dari kalangan birokrat dan pegusaha.
Kombinasi tersebut setidaknya mampu memajukan reformasi birokrasi di Tangsel.
“Pasangan pemimpin dari kalangan birokrasi tidak tepat juga. Sebab nanti tidak akan mampu untuk mentransformasikan semangat wirausaha jiwa birokrat. Hal ini akan menyulitkan proses reformasi birokrasi,” kata Amarno yang juga menjabat sebagai Koordinator Kelas Eksekutif Unpam.
Ditanya tentang bakal calon yang sudah muncul di Tangsel, beberapa bakal calon dari kalangan birokrat menurut Amarno sudah memenuhi syarat.
Sementara itu, Direktur Program dan Riset Forum Demokrasi untuk Indonesia (FD.I), Efriza mengatakan, pihaknya memang sempat melakukan riset kepada kalangan intelektual terkait pasangan yang ideal untuk Kota Tangsel. Hasilnya beberapa birokrat di daerah induk mencuat, seperti Benyamin Davnie, yang dinilai memiliki kapasitas menjadi walikota Tangsel. (az)
Jumat, 02 Juli 2010
Kamis, 01 Juli 2010
PRESS RELEASE - Peran dan Keberpihakan Kaum Intelektual Dalam Pembangunan Tangerang Selatan -
Sebagai daerah baru, Kotamadya Tangerang Selatan (Tangsel) harus dikelola secara baik agar tidak terjadi kemacetan dalam pembangunan. Momentum ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak dalam kerangka menciptakan dinamika pembangunan yang berkesinambungan. Proses yang berlangsung baik diharapkan memunculkan hasil yang baik, dan pengawalan terhadap keberlangsungan proses ini menjadi hal mutlak yang harus dilakukan. Salah satu pihak yang harus mengambil peran dalam suksesi ini adalah kaum cendikiawan atau intelektual.
Keberadaan kaum cendikiawan atau intelektual di Tangsel diharapkan tidak hanya menjadi kelompok pengamat ataupun penduduk pasif yang monoton. Di sisi lain, tenaga dan pikiran kelompok tersebut dapat bermanfaat dalam proses pembangunan Kota Tangsel. Sebagian bahkan berpendapat bahwa harus ada komposisi yang pas dari perwakilan kelompok untuk memimpin Tangsel agar terhindar dari pertarungan ekonomi politik yang negatif. Komposisi yang dimaksud misalnya, pengusaha dengan birokrat, pengusaha-tokoh masyarakat, birokrat-tokoh masyarakat ataupun sebaliknya. Salah satu intelektual yang berpendapat demikian adalah Amarno Y. Wiyono, seorang Direktur kelas non regular Universitas Pamulang serta anggota Dewan Kota Tangsel yang berharap muncul pasangan enterpreuner (pengusaha) dengan birokrat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tangsel 2010.
Sementara itu, unsur birokrat harus berani mengambil tantangan bersinergi dengan unsur-unsur yang ada, termasuk pengusaha dalam hal menjalankan program pembangunan Tangsel. Beberapa mengatakan persolan Tangsel yang meliputi; perbaikan jalan, pembangunan gedung pemerintahan, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, penataan birokrasi perlu segera dibenahi termasuk didalamnya program-program pro rakyat. Karena jika tidak sesegera mungkin dibenahi, kemungkinan besar Tangsel tidak akan bergerak maju arah pembangunannya bahkan dapat dikatakan mundur ataupun mengalami stagnasi. Apalagi faktanya, sejak Pemilukada di Indonesia, para pejabat pemerintah atau birokrat banyak yang turut ambil bagian. Mereka meninggalkan jabatannya untuk meraih jabatan yang lebih tinggi. Dari hasil pemilukada sejak Juni 2005 yang sudah berlangsung 343 pemilihan, hampir 40 persen dimenangkan kalangan birokrat. Tak dapat dipungkiri, gaya kepemimpinan seorang birokrat kerapkali mengacu kepada sistem dan pola yang sudah ada, sehingga mereka condong mengendalikan, mengarahkan, menjelaskan, dan memberi instruksi sangat pas untuk mengembangkan daerah yang baru berdasarkan kesepakatan awal untuk pemekaran.
Kesimpulannya adalah, kaum cendikiawan atau intelektual harus berani mengambil peran yang lebih maju, dalam arti mampu melibatkan diri sejauh mungkin dalam melakukan praktek pembangunan kota Tangsel. Sementara unsur birokrat harus mempraktekkan kemampuannya ditengah—tengah masyarakat dengan terjun langsung melihat keluhan, kekurangan pembangunan, kondisi kesejahteraan dan melaksanakan amanah yang telah diberikan masyarakat. Bahkan dalam Pemilukada Tangsel 2010, kalangan birokrat dari daerah induk yang mengerti maksud dan tujuan pemekaran harus berani terlibat dalam pertarungan tersebut tanpa meninggalkan kaum cendikiawan atau intelektual dan mampu bergandengan tangan dengan kelompok-kelompok lain seperti pengusaha dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Tangsel. Hal ini diusulkan guna menjaga stabilitas ekonomi politik Tangsel lima tahun kedepan sebagai sebuah daerah yang baru dimekarkan.
Ciputat, 1 Juli 2010
Hormat Kami,
Efriza, S.IP
(Direktur Program dan Riset)
Keberadaan kaum cendikiawan atau intelektual di Tangsel diharapkan tidak hanya menjadi kelompok pengamat ataupun penduduk pasif yang monoton. Di sisi lain, tenaga dan pikiran kelompok tersebut dapat bermanfaat dalam proses pembangunan Kota Tangsel. Sebagian bahkan berpendapat bahwa harus ada komposisi yang pas dari perwakilan kelompok untuk memimpin Tangsel agar terhindar dari pertarungan ekonomi politik yang negatif. Komposisi yang dimaksud misalnya, pengusaha dengan birokrat, pengusaha-tokoh masyarakat, birokrat-tokoh masyarakat ataupun sebaliknya. Salah satu intelektual yang berpendapat demikian adalah Amarno Y. Wiyono, seorang Direktur kelas non regular Universitas Pamulang serta anggota Dewan Kota Tangsel yang berharap muncul pasangan enterpreuner (pengusaha) dengan birokrat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tangsel 2010.
Sementara itu, unsur birokrat harus berani mengambil tantangan bersinergi dengan unsur-unsur yang ada, termasuk pengusaha dalam hal menjalankan program pembangunan Tangsel. Beberapa mengatakan persolan Tangsel yang meliputi; perbaikan jalan, pembangunan gedung pemerintahan, tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, penataan birokrasi perlu segera dibenahi termasuk didalamnya program-program pro rakyat. Karena jika tidak sesegera mungkin dibenahi, kemungkinan besar Tangsel tidak akan bergerak maju arah pembangunannya bahkan dapat dikatakan mundur ataupun mengalami stagnasi. Apalagi faktanya, sejak Pemilukada di Indonesia, para pejabat pemerintah atau birokrat banyak yang turut ambil bagian. Mereka meninggalkan jabatannya untuk meraih jabatan yang lebih tinggi. Dari hasil pemilukada sejak Juni 2005 yang sudah berlangsung 343 pemilihan, hampir 40 persen dimenangkan kalangan birokrat. Tak dapat dipungkiri, gaya kepemimpinan seorang birokrat kerapkali mengacu kepada sistem dan pola yang sudah ada, sehingga mereka condong mengendalikan, mengarahkan, menjelaskan, dan memberi instruksi sangat pas untuk mengembangkan daerah yang baru berdasarkan kesepakatan awal untuk pemekaran.
Kesimpulannya adalah, kaum cendikiawan atau intelektual harus berani mengambil peran yang lebih maju, dalam arti mampu melibatkan diri sejauh mungkin dalam melakukan praktek pembangunan kota Tangsel. Sementara unsur birokrat harus mempraktekkan kemampuannya ditengah—tengah masyarakat dengan terjun langsung melihat keluhan, kekurangan pembangunan, kondisi kesejahteraan dan melaksanakan amanah yang telah diberikan masyarakat. Bahkan dalam Pemilukada Tangsel 2010, kalangan birokrat dari daerah induk yang mengerti maksud dan tujuan pemekaran harus berani terlibat dalam pertarungan tersebut tanpa meninggalkan kaum cendikiawan atau intelektual dan mampu bergandengan tangan dengan kelompok-kelompok lain seperti pengusaha dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Tangsel. Hal ini diusulkan guna menjaga stabilitas ekonomi politik Tangsel lima tahun kedepan sebagai sebuah daerah yang baru dimekarkan.
Ciputat, 1 Juli 2010
Hormat Kami,
Efriza, S.IP
(Direktur Program dan Riset)
Radar Banten/Radar Banten dot Com -Birokrat Dibutuhkan Pimpin Tangsel, Jumat, 25-Juni-2010, 08:53:12, h. 18
Sebagai daerah otonom yang baru lahir, Kota Tangsel memerlukan penataan di berbagai bidang, yang itu bisa dilakukan seorang figur birokrat. Demikian kesimpulan dari diskusi terbatas bertajuk ‘Pemimpin Profesional Membangun Tangerang Selatan’ di sebuah rumah makan di kawasan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Kamis (24/6).
Hadir dalam diskusi ini antara lain Direktur Program dan Riset Forum Demokrasi untuk Indonesia (FD.I) Efriza dan pemerhati pemerintahan Ericson Hutabarat. Efriza mengatakan, kehadiran figur birokrat akan membantu merumuskan pembangunan Kota Tangsel di masa mendatang.
Ia mendorong dan bahkan menantang kalangan birokrat di Tangerang untuk mau tampil dalam kancah Pilkada Kota Tangsel. “Birokrat kami yakini mampu menyumbang pemikiran dan keahliannya untuk kemajuan Kota Tangsel,” kata sarjana ilmu politik ini.
Sementara itu, Ericson Hutabarat menambahkan, figur birokrat dapat menjadi kekuatan untuk sebuah kemajuan daerah. Ericson bahkan menilai ada sejumlah figur birokrat yang pantas dan mampu untuk sebuah kemajuan di Kota Tangsel. Salah satunya ia menyebut nama mantan Calon Wakil Gubernur Banten Benyamin Davnie yang kini menjabat Kepala Dinas Tata Ruang Pemkab Tangerang.
Dalam satu kesempatan, Benyamin Davnie mengatakan, dirinya tak pernah berpikir maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Begitu pun ketika dirinya tampil sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada Banten 2006 lalu. “Saya hanya berpikir bagaimana bisa menjalankan tugas yang saat ini saya pegang dapat maksimal,” kata Ben, sapaan Benyamin Davnie. (dai/man/del)
Hadir dalam diskusi ini antara lain Direktur Program dan Riset Forum Demokrasi untuk Indonesia (FD.I) Efriza dan pemerhati pemerintahan Ericson Hutabarat. Efriza mengatakan, kehadiran figur birokrat akan membantu merumuskan pembangunan Kota Tangsel di masa mendatang.
Ia mendorong dan bahkan menantang kalangan birokrat di Tangerang untuk mau tampil dalam kancah Pilkada Kota Tangsel. “Birokrat kami yakini mampu menyumbang pemikiran dan keahliannya untuk kemajuan Kota Tangsel,” kata sarjana ilmu politik ini.
Sementara itu, Ericson Hutabarat menambahkan, figur birokrat dapat menjadi kekuatan untuk sebuah kemajuan daerah. Ericson bahkan menilai ada sejumlah figur birokrat yang pantas dan mampu untuk sebuah kemajuan di Kota Tangsel. Salah satunya ia menyebut nama mantan Calon Wakil Gubernur Banten Benyamin Davnie yang kini menjabat Kepala Dinas Tata Ruang Pemkab Tangerang.
Dalam satu kesempatan, Benyamin Davnie mengatakan, dirinya tak pernah berpikir maju dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Begitu pun ketika dirinya tampil sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada Banten 2006 lalu. “Saya hanya berpikir bagaimana bisa menjalankan tugas yang saat ini saya pegang dapat maksimal,” kata Ben, sapaan Benyamin Davnie. (dai/man/del)
Rabu, 23 Juni 2010
Hasil Wawancara Toni Ginting, Pelaku Properti
Berpasangan dalam politik gampang-gampang susah. Gampang kalau punya modal. Susah kalau tidak punya modal hanya mengharapkan dari organisasi. Tetapi beda jika tidak punya modal tetapi gampang dijual itu figur, misal, Rano Karno sangat gampang dijual meski modalnya minim.
Jika Airin maju lagi, ia akan mengalami kekalahan kedua kalinya. Dulu juga begitu Airin dipasangkan dengan entrepreneur juga. Ini tidak jelas siapa yang menyuruh terjadinya duet ini. Tetapi apakah duet ini efektif? Jawabannya tergantung penggeraknya nanti.
Lalu, kalau ada orang dari pemerintahan ingin berpasangan dengan Airin. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimilikinya? Karena orang-orang di sekeliling Airin berpikir logistik, tetapi sesaat. Meski sebenarnya sebelum mereka mendaftar ke KPUD, mereka-mereka ini masih bakal calon yang belum pasti, jadi sekarang mereka hanya memerlukan konsolidasi di kantong-kantong suara saja dari masyarakat Tangsel. Namun menariknya, Airin ini sudah populis, dan ia hanya butuh 3 (tiga) kecamatan saja.
Sementara jika kita ingin menaikkan misal, Benjamin Davni maka pertanyaannya Packing-nya apa dari Benjamin? Ini yang perlu kita cari. Karena kalau untuk menang saja, Airin sudah pasti menang, sebab dari camat sampai lurah mendukung Airin. Bahkan, lurah-lurah banyak yang diatur posisinya demi pemenangan Airin contohnya Lurah Balaraja dipindah menjadi lurah Saruah.
Memang Airin dikaum pendidikan dipandang minus karena semua ditangani oleh bapaknya. Sementara itu bapaknya bisa menjadi terkenal di Banten karena jawaranya juga bukan karena faktor pendidikan. Begitu juga di Tangerang kotanya, Airin tidak diterima oleh masyarakat, karena itulah, dimekarkannya Tangerang Selatan untuk “mainan” Airin saja.
Namun untuk Tangsel meski Airin mendapatkan respon kurang didukung, tapi penduduk local dikasih uang Rp. 15.000,- sudah hutang budi mereka. Jadi, dukungan Airin memang sangat kuat misal, DPRD Tangsel sebagian dari Tangerang lebih disebabkan karena titipan untuk membantu Airin, dan level lurah dan camat juga mendukung Airin.
Sehingga demikian, Benjamin Davni jika ingin berpasangan dengan Airin maka ia harus menjadi ancaman bukan tantangan sehingga Airin akan memilihnya ketimbang entrepreneur tersebut. Misal, kalau majelis taklim ini bagi Airin adalah ancaman sebab bila tidak didekati akan memberikan efek domino yakni penolakan dukungan terhadap Airin makin menguat. Ini yang dimaksud sebagai ancaman karena memiliki efek domino tersebut. ●
Jika Airin maju lagi, ia akan mengalami kekalahan kedua kalinya. Dulu juga begitu Airin dipasangkan dengan entrepreneur juga. Ini tidak jelas siapa yang menyuruh terjadinya duet ini. Tetapi apakah duet ini efektif? Jawabannya tergantung penggeraknya nanti.
Lalu, kalau ada orang dari pemerintahan ingin berpasangan dengan Airin. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimilikinya? Karena orang-orang di sekeliling Airin berpikir logistik, tetapi sesaat. Meski sebenarnya sebelum mereka mendaftar ke KPUD, mereka-mereka ini masih bakal calon yang belum pasti, jadi sekarang mereka hanya memerlukan konsolidasi di kantong-kantong suara saja dari masyarakat Tangsel. Namun menariknya, Airin ini sudah populis, dan ia hanya butuh 3 (tiga) kecamatan saja.
Sementara jika kita ingin menaikkan misal, Benjamin Davni maka pertanyaannya Packing-nya apa dari Benjamin? Ini yang perlu kita cari. Karena kalau untuk menang saja, Airin sudah pasti menang, sebab dari camat sampai lurah mendukung Airin. Bahkan, lurah-lurah banyak yang diatur posisinya demi pemenangan Airin contohnya Lurah Balaraja dipindah menjadi lurah Saruah.
Memang Airin dikaum pendidikan dipandang minus karena semua ditangani oleh bapaknya. Sementara itu bapaknya bisa menjadi terkenal di Banten karena jawaranya juga bukan karena faktor pendidikan. Begitu juga di Tangerang kotanya, Airin tidak diterima oleh masyarakat, karena itulah, dimekarkannya Tangerang Selatan untuk “mainan” Airin saja.
Namun untuk Tangsel meski Airin mendapatkan respon kurang didukung, tapi penduduk local dikasih uang Rp. 15.000,- sudah hutang budi mereka. Jadi, dukungan Airin memang sangat kuat misal, DPRD Tangsel sebagian dari Tangerang lebih disebabkan karena titipan untuk membantu Airin, dan level lurah dan camat juga mendukung Airin.
Sehingga demikian, Benjamin Davni jika ingin berpasangan dengan Airin maka ia harus menjadi ancaman bukan tantangan sehingga Airin akan memilihnya ketimbang entrepreneur tersebut. Misal, kalau majelis taklim ini bagi Airin adalah ancaman sebab bila tidak didekati akan memberikan efek domino yakni penolakan dukungan terhadap Airin makin menguat. Ini yang dimaksud sebagai ancaman karena memiliki efek domino tersebut. ●
Hasil Wawancara Amarno, Koordinator Kelas Non Reguler Universitas Pamulang (UNPAM)
Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan daerah pemekaran, ekspasi dalam lapangan kerja APBD Tangsel setelah dimekarkan adalah 60%. Dengan adanya pemekaran akan ada pemetaan kota yang baik seperti BSD, Bintaro akan menjadi kota dalam kota.
Tapi dalam secara politik bersifat konfius. Misal, ketika membentuk KPUD banyak yang tidak setuju karena dari intervensi Banten sangat kuat. Secara politis pula masyarakat tidak menghendaki Airin menjadi Walikota Tangsel. Tapi Airin ini begitu populis di masyarakat dibanding calon yang lain seperti Wahidin.
Antara Wahidin dan Airin, bagi Universitas Pamulang (UNPAM) tidak membantu siapapun. Namun, yang menjadi catatan secara politis adalah Pertama, soal KPUD; dan Kedua, soal populis dan tidak populis.
Tokoh-tokoh asli tidak menghendaki Airin. Meski sering terjadi pertemuan-pertemuan di Tangsel tapi belum ada tanda-tanda kondusif dari Airin dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat. Usaha ini sepertinya masih jauh.
Isu-isu yang penting untuk diangkat dalam Pemilukada adalah, pembangunan jalan tidak ada dari Universitas Islam Nasional (UIN) ke Bintaro. Bahkan, di Tangsel jalan-jalan rusak, sementara Kota Tangerang bersifat kebalikannya yaitu tidak ada jalan-jalan yang rusak.
Selain itu, pemerintah Tangsel mau diletakkan di mana belum ada lokasi yang cocok. Di BSD tidak ketemu lokasinya dan juga mahal, sementara di daerah sekitar UNPAM tidak ada lokasi yang cocok.
Permasalahan lainnya, adalah seperti tadi diuraikan adalah terkait dengan KPUD. Masyarakat menghendaki KPUD diganti atau diulang dari awal. Karena KPUD semuanya merupakan orang Partai Golkar dan Airin juga dari Golkar. Terhadap permasalahan ini, Gerindra protes meski sebagai pemilik 2 kursi di Tangsel.
Juga protes masyarakat terhadap KPUD dengan menyarankan jika KPUD Provinsi tidak terbentuk yang baru maka KPUD Kota yang akan menjalankan penyelenggaraan Pemilukada. Tapi bagi saya, baiknya dikocok ulang dan menempatkan di KPUD perwakilan dari Akademisi.
Upaya Airin untuk lolos dalam Pemilukada begitu besar bagi duitnya. Sementara dalam kecerdasan Airin sangat minim. Karena itu bila tidak didampingi oleh masyarakat Tangsel maka pertumbuhan pembangunan Kotamadya Tangsel akan terpuruk? Sebab Airin telah memilih untuk didampingi oleh pengusaha, kalau ia berduet oleh orang dari birokrasi maka boleh diperhitungkan lagi Airin. Sebab sekali lagi karena Airin adalah entrepreneur dan jika wakilnya enterpreneur ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan pembangunan Tangsel.
Sementara Iskandar merupakan adik kandungnya Wahidin Halim, tapi permasalahannya ia tidak memiliki dana, meski Wahidin orang birokrasi di Tangsel. Jadi kalau Airin ingin maju harus berpasangan atau dipaksakan dengan birokrat misal dari Asisten Daerah atau Sekretaris Daerah.
Jadi sekali lagi, sebaiknya duet Airin adalah pengusaha-birokrat. Tapi permasalahannya Airin ini disetir oleh bapaknya. Sementara Airin tidak secerdas kakaknya dalam berpikir dan bertindak, meski Airin lulusan kuliah kampus hebat dibanding dengan Atut.
Di sisi lain, seperti telah dijelaskan dari Partai Gerindra belum menentukan pilihan. Meski Airin juga mendekati, tapi sekali lagi kalau tidak dengan Birokrat maka tidak usaha didukung duet Airin tersebut.●
Tapi dalam secara politik bersifat konfius. Misal, ketika membentuk KPUD banyak yang tidak setuju karena dari intervensi Banten sangat kuat. Secara politis pula masyarakat tidak menghendaki Airin menjadi Walikota Tangsel. Tapi Airin ini begitu populis di masyarakat dibanding calon yang lain seperti Wahidin.
Antara Wahidin dan Airin, bagi Universitas Pamulang (UNPAM) tidak membantu siapapun. Namun, yang menjadi catatan secara politis adalah Pertama, soal KPUD; dan Kedua, soal populis dan tidak populis.
Tokoh-tokoh asli tidak menghendaki Airin. Meski sering terjadi pertemuan-pertemuan di Tangsel tapi belum ada tanda-tanda kondusif dari Airin dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat. Usaha ini sepertinya masih jauh.
Isu-isu yang penting untuk diangkat dalam Pemilukada adalah, pembangunan jalan tidak ada dari Universitas Islam Nasional (UIN) ke Bintaro. Bahkan, di Tangsel jalan-jalan rusak, sementara Kota Tangerang bersifat kebalikannya yaitu tidak ada jalan-jalan yang rusak.
Selain itu, pemerintah Tangsel mau diletakkan di mana belum ada lokasi yang cocok. Di BSD tidak ketemu lokasinya dan juga mahal, sementara di daerah sekitar UNPAM tidak ada lokasi yang cocok.
Permasalahan lainnya, adalah seperti tadi diuraikan adalah terkait dengan KPUD. Masyarakat menghendaki KPUD diganti atau diulang dari awal. Karena KPUD semuanya merupakan orang Partai Golkar dan Airin juga dari Golkar. Terhadap permasalahan ini, Gerindra protes meski sebagai pemilik 2 kursi di Tangsel.
Juga protes masyarakat terhadap KPUD dengan menyarankan jika KPUD Provinsi tidak terbentuk yang baru maka KPUD Kota yang akan menjalankan penyelenggaraan Pemilukada. Tapi bagi saya, baiknya dikocok ulang dan menempatkan di KPUD perwakilan dari Akademisi.
Upaya Airin untuk lolos dalam Pemilukada begitu besar bagi duitnya. Sementara dalam kecerdasan Airin sangat minim. Karena itu bila tidak didampingi oleh masyarakat Tangsel maka pertumbuhan pembangunan Kotamadya Tangsel akan terpuruk? Sebab Airin telah memilih untuk didampingi oleh pengusaha, kalau ia berduet oleh orang dari birokrasi maka boleh diperhitungkan lagi Airin. Sebab sekali lagi karena Airin adalah entrepreneur dan jika wakilnya enterpreneur ini sangat berbahaya bagi pertumbuhan pembangunan Tangsel.
Sementara Iskandar merupakan adik kandungnya Wahidin Halim, tapi permasalahannya ia tidak memiliki dana, meski Wahidin orang birokrasi di Tangsel. Jadi kalau Airin ingin maju harus berpasangan atau dipaksakan dengan birokrat misal dari Asisten Daerah atau Sekretaris Daerah.
Jadi sekali lagi, sebaiknya duet Airin adalah pengusaha-birokrat. Tapi permasalahannya Airin ini disetir oleh bapaknya. Sementara Airin tidak secerdas kakaknya dalam berpikir dan bertindak, meski Airin lulusan kuliah kampus hebat dibanding dengan Atut.
Di sisi lain, seperti telah dijelaskan dari Partai Gerindra belum menentukan pilihan. Meski Airin juga mendekati, tapi sekali lagi kalau tidak dengan Birokrat maka tidak usaha didukung duet Airin tersebut.●
PEMIMPIN PROFESIONAL MEMBANGUN TANGERANG SELATAN
Pemilukada yang akan berlangsung bulan Oktober di Tangerang Selatan mendapat respon begitu besar, dengan munculnya beberapa calon kandidat seperti: Airin, dan Iskandar.
Forum Demokrasi untuk Indonesia (FD.I) melihat untuk sebuah Kotamadya yang baru dimekarkan perlu dipimpin kandidat dari Birokrat. Mengapa? Karena seorang birokrat lebih memahami kebijakan pembangunan Tangerang Selatan ke depan yang memiliki berbagai persoalan seperti: Pembangunan Infrastruktur misalnya membangun jalan-jalan dan memperbaiki 98 ruas jalan yang rusak, pembangunan pusat pemerintahan daerah dan kantor dewan, pembangunan infrastruktur jalan untuk feeder busway Lebakbulus-Ciputat-Tangerang-Serpong, dan pembuatan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah karena Kota Tangerang selatan yang menghasilkan sampah hingga 500 kubik perhari.
Seorang Birokrat seperti H. Benjamin Davni, SE. M.Si sangat diharapkan mau maju sebagai kandidat dalam Pemilihan Umum Walikota Tangerang Selatan. Bagi Forum Demokrasi untuk Indonesia alasannya antara lain, karena pernah menjabat sebagai Bappeda Kabupaten Tangerang, sehingga dia memahami tujuan dan harapan dari Pemekaran Tangerang Selatan ini. Sampai sekarang pun Benjamin Davni masih bergelut dalam dunia Birokrasi.
Kemudian, Benjamin Davni sangat dekat dengan kalangan intelektual dan mahasiswa sehingga FD.I meyakini Benjamin dapat membangun Tangerang Selatan dengan bersinergi pada kaum intelektual tersebut•
Forum Demokrasi untuk Indonesia (FD.I) melihat untuk sebuah Kotamadya yang baru dimekarkan perlu dipimpin kandidat dari Birokrat. Mengapa? Karena seorang birokrat lebih memahami kebijakan pembangunan Tangerang Selatan ke depan yang memiliki berbagai persoalan seperti: Pembangunan Infrastruktur misalnya membangun jalan-jalan dan memperbaiki 98 ruas jalan yang rusak, pembangunan pusat pemerintahan daerah dan kantor dewan, pembangunan infrastruktur jalan untuk feeder busway Lebakbulus-Ciputat-Tangerang-Serpong, dan pembuatan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah karena Kota Tangerang selatan yang menghasilkan sampah hingga 500 kubik perhari.
Seorang Birokrat seperti H. Benjamin Davni, SE. M.Si sangat diharapkan mau maju sebagai kandidat dalam Pemilihan Umum Walikota Tangerang Selatan. Bagi Forum Demokrasi untuk Indonesia alasannya antara lain, karena pernah menjabat sebagai Bappeda Kabupaten Tangerang, sehingga dia memahami tujuan dan harapan dari Pemekaran Tangerang Selatan ini. Sampai sekarang pun Benjamin Davni masih bergelut dalam dunia Birokrasi.
Kemudian, Benjamin Davni sangat dekat dengan kalangan intelektual dan mahasiswa sehingga FD.I meyakini Benjamin dapat membangun Tangerang Selatan dengan bersinergi pada kaum intelektual tersebut•
Selasa, 22 Juni 2010
Rabu, 09/06/2010 09:07 WIB Pancasila Setelah 65 Tahun Indonesia Merdeka Efriza S IP - suaraPembaca
Jakarta - Memaknai Pancasila merupakan pekerjaan partai politik dan pemerintah dalam merealisasikannya melalui kebijakan publik. Bagi partai politik seharusnya menyibukkan diri dalam selera publik. Ironis ini merupakan sebuah pekerjaan partai politik tapi gagal melaksanakan perannya.
Partai politik tidak memikirkan azas dari Pancasila. Tapi, hanya memikirkan kekuasaan melalui bentuk keberhasilan memenangkan pemilu. Partai politik tampaknya tidak memiliki ideologi yang bisa diimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat melalui kinerja-kinerjanya.
Misal, para anggota Dewan dari Partai Politik tidak memiliki kepekaan terhadap masyarakat. Seperti di saat masyarakat kita sedang merasakan betapa sulitnya untuk membiayai sekolah anak tapi mereka malah sibuk untuk menambah pundi-pundi kantongnya dengan mengatasnamakan rakyat.
Seperti partai politik meminta dana untuk konstituen sebesar 15 miliar per anggota. Tanpa disertai kejelasan program apa yang akan diberikan oleh anggota dewan kepada konstituennya. Setelah misal mereka mendapatkan dana tersebut? Tidak adanya kejelasan program.
Ini artinya tidak adanya pendidikan politik. Dan, tanpa adanya pendidikan politik berarti anggota dewan telah absen sebagai wakil rakyat untuk menjalankan tugas dan wewenang kepada konstituen yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (UU MD3, Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang, Pasal 71 butir (s)).
Posisi masyarakat hanya dianggap sebagai pemilik suara dalam pemilu saja. Dengan demikian pemilu hanya ritualistik berkala saja. Dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Tanpa makna lain yang terkandung di harapan masyarakat memilih itu sendiri yakni "proses mewakili dengan mana wakil bertindak dalam rangka bereaksi kepada kepentingan terwakil berdasarkan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakil pada saat kampanye".
Di sisi lain sorotan dari sisi pemerintahan. Bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan kebijakan baru kebutuhan masyarakat dan pasar. Pandangan ekonomi baru yang mungkin bisa diimplementasikan dalam Pancasila. Tapi, ekonomi jalan tengah yang ditawarkan oleh SBY perlu mendapatkan jawaban untuk tujuan kesejahteraan rakyat?
Jangan-jangan konsep jalan tengah yang ditawarkannya ditemukan Partai Demokrat hanya karena adanya pandangan dalam melihat kurva yang terbanyak adalah di tengah. Karena, keberhasilannya meraih 20,85% suara pada pemilu 2009.
Belum lagi ditambah hambatan yang terjadi di Pemerintah. Bahwa kondisi partai politik mengarah pada kartelisasi politik pada aspek politik? Sehingga, partai politik menjadi benalu dalam pemerintahan. Misal, munculnya Seketariat Gabungan (Setgab) menjadi dilematis karena dianggap hanya menjadi alat bagi partai politik pendukung pemerintah untuk melakukan transaksional dalam mengawal setiap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Ke depan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menawarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dan, kebijakan ini tidak perlu selalu memerlukan pengawalan oleh partai pendukung pemerintah jika akan dijadikan alat untuk proses transaksional mereka. Sebab, bagaimanapun Presiden harus berani untuk menghadapi serangan-serangan dari partai politik pendukung pemerintahan.
Keberanian presiden ini seharusnya dipahami bahwa ia telah dipilih oleh rakyat, dan secara langsung rakyat mempercayakan kebijakan-kebijakan yang diharapkan oleh presiden terpilih tersebut. Dari perspektif pemikiran di atas Pancasila setelah 65 tahun dimaknai bagaimana partai politik, parlemen, dan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Inilah makna yang terkandung dalam Pancasila.
NB: Tulisan ini merupakan hasil intisari diskusi terbatas yang ditulis oleh penulis dan juga berdasarkan analisa penulis sendiri. Dengan tema: "Pancasila Setelah 65 Tahun Kemerdekaan: Apakah Keadilan dan Kesejahteraan Sudah Tercapai?" pada Sabtu, 5 Juni 2010, di Bakoel Koffie Cikini Jakarta Pusat yang diselenggarakan oleh FD.I (Forum Demokrasi untuk Indonesia) yang dihadiri oleh 12 orang yakni: Panangian Simanungkalit (Wakil Dewan Pakar Partai Demokrat), Direktur Eksekutif FD.I, hingga anggota-anggota. Aktivis NU Halim Pohan, Aktivis Prodem, Anggota-anggota Partai Demokrat Miftah Pohan, dan Media yakni Arjuna, Jurnas, Agus Koran Jakarta.
Efriza S IP
Jl Musi I No 28 RT 006/013 Depok II Timur
efriza_riza@yahoo.com
08561378307
Direktur Program dan Riset FD.I
Langganan:
Postingan (Atom)