Politisi DPR kian menampakkan kegagapan mereka dalam melaksanakan kerjanya sebagai legislator, realitas ini disaksikan penulis sendiri bersama-sama rekan-rekan penulis di ruang press room DPR RI melalui siaran langsung Sidang Paripurna yang disiarkan oleh TV Parlemen, kemarin (Kamis 29/7/2010).
Kinerja DPR dalam proses seleksi bagi pengisian jabatan-jabatan publik mengalami preseden buruk terhadap penetapan Gubernur BI. Meski Komisi Keuangan dan Perbankan DPR pada 23 Juli 2010 telah secara bulat menetapkan Darmin Nasution menjabat Gubernur BI, tetapi kemarin dalam Laporan Komisi XI mengenai hasil pembahasan calon Gubernur Bank Indonesia terjadi preseden buruk, meski akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Perdebatan sengit di rapat paripurna dalam penetapan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia. Menunjukkan kegagapan para politisi DPR, lihat saja preseden buruk yang dilakoni Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso dan politisi DPR lainnya dalam rapat paripurna tersebut. Seharusnya penetapan Darmin dilakukan secara voting terbuka, Wakil Ketua DPR RI yang memimpin sidang pun setelah proses skorsing langsung mengetuk palu untuk voting terbuka, namun F-PDIP melakukan aksi walk out karena menginginkan voting tertutup kemudian diikuti F-Hanura.
Atas aksi Walk Out tersebut, secara spontan Priyo Budi Santoso yang memimpin sidang langsung melakukan aksi aklamasi tanpa mencabut keputusan untuk voting terbuka tersebut. Aksi ini menunjukkan, Wakil Ketua DPR gagap dalam menunaikan tugasnya memimpin sidang.
Kegagapan Wakil Ketua DPR juga telah ditunjukkan sebelumnya dalam sidang tersebut. Ketika Ketua DPR mengetuk palu menyatakan voting terbuka, lalu dihujani interupsi, keputusan tersebut mencair kembali hingga berulang sampai 2 kali. Pada kepastian ketiga kalinya, Wakil Ketua DPR akhirnya mengetuk palu untuk voting terbuka, setelah aksi tersebut, Pimpinan Sidang secara spontan menyuruh anggota-anggota Fraksi Partai Demokrat berdiri untuk dihitung suaranya, anggota dewan pun berdiri, kejanggalan ini diprotes anggota Dewan karena mekanisme persidangan untuk voting pun belum dibacakan bahkan penghitungan anggota berdasarkan fraksi juga belum dilakukan oleh biro persidangan DPR.
Dalam menyampaikan interupsi dalam persidangan pun tampak anggota DPR banyak yang gagap dalam melaksanakan tugasnya, seperti adanya interupsi yang meminta voting untuk memutuskan apakah voting terbuka atau tertutup. Realitas ini menunjukkan, anggota Dewan sebagai peserta sidang tidak memahami Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.
Kegagapan inilah yang mereka pertunjukkan di panggung Senayan sebagai wakil rakyat. Atas kegagapan politisi Senayan, penetapan Darmin Nasution sebagai Gubernur BI, meninggalkan preseden buruk perjalanan parlemen Indonesia.•
*) Forum Demokrasi untuk Indonesia (FD-I)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
html